ADA APA DENGAN ‘PENYIDIK’ KPK?

Pengunduran diri 6 Penyidik KPK kembali pada institusi Polisi sangat mengejutkan publik. Ditengah-tengah harapan publik yang membuncah atas terkuaknya kasus Hambalang, berita pengunduran diri penyidik KPK terasa seperti hantaman godam bagi institusi KPK. Bagaimana tidak, ketika KPK sedang membutuhkan lebih banyak penyidik dan disaat sedang menangani kasus-kasus besar, tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka terdengarlah kabar pengunduran diri penyidiknya.

Berdasarkan informasi tentang kalkulasi beban kerja seorang Penyidik KPK, 1 orang penyidik ikut terlibat menangani 11 perkara dalam waktu bersamaan. Bayangkan jika 1 penyidik menangani 11 kasus, apabila penyidik tersebut mundur ataupun ditarik maka 11 kasus akan terkatung-katung. Dan ini problem yang sangat berat bagi KPK.

Seperti diketahui, 8 penyidik Polri di KPK memutuskan keluar dari KPK untuk kembali ke institusi asalnya. Polri mengklaim dua di antaranya diusulkan mundur oleh KPK, sementara enam lainnya mengundurkan diri secara pribadi. Dua penyidik yang diusulkan mundur oleh KPK itu antara lain AKBP Mulya Hakim dan AKBP Elizben Purba. KPK beralasan keduanya sudah cukup lama bekerja di KPK, sehingga dibutuhkan penyegaran dengan mengganti keduanya.

SUSAHNYA MENJERAT ANDI DAN ANAS | DUA PEMUDA YANG LUAR BIASA?

Tentunya kita masih ingat dengan insiden pengusiran dan penyerangan rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro oleh kader Partai Demokrat di Bandara Babullah, Ternate, Maluku Utara, tanggal 24/5/2012. Tak tanggung-tanggung sampai BIN pun ikut ambil bagian dalam mengusut insiden tersebut. Sebelumnya Kapolri pun sudah ambil bagian dalam menyelidiki insiden dan siapa-siapa dibalik massa yang melakukan pengusiran dan penyerangan terhadap rombongan elit Partai Demokrat tersebut.

Dan sepertinya kini penyidikan tersebut berbuah manis. Bahkan balasan atas tindakan tidak menyenangkan yang diterima sang pangeran pun berupa status tersangka, bukan atas perkara pengusiran dan penyerangan tersebut tetapi atas kasus Korupsi.

Akibat kurang perhitungan dan kurang cermat melihat kelemahan diri sendiri sebelum melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap Anas dan Ibas akhirnya menjadi bumerang yang kini menyebabkan dirinya sendiri terjerat perkara korupsi dan telah jadi target harus masuk kandang secepatnya.

FPI, Ahmadiyah, Radikalisme dan Terorisme | Pion-pion Yang Mudah Dikendalikan

Mereka itu sekumpulan manusia yang merasa sudah setengah malaikat. Perilaku kekerasan atas nama pribadi atau kelompok, alias main hakim sendiri dengan ancaman kekerasan, terjadi sejak zaman dulu. Bukan karena bertindak atas nama negara, tapi sejatinya karena ada proteksi sejumlah pejabat maupun aparat keamanan yang berkepentingan. Bergerak dengan dalih yang merujuk kepada agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengabsahkan perilaku mereka.

FPI hanya kalah oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bertambahnya kelas menengah atas serta pembelajaran politik yang baik. Ada yang tau cara-cara mengkritik pemerintah yang baik sesuai ajaran Syariah Islam?.

Catatan Tentang Aksi Teroris Di Indonesia

STNatanegara 11 days ago 

Source: http://chirpstory.com/li/29345

Dua polisi yg jadi korban kelompok tak dikenal di Poso adalah bukti bahwa yg di Poso itu berbahaya... Pernah saya twitt!. Sekolah disana itu bisa mewisuda sekitar 1 kompi anggota kelompok tak dikenal dalam 1 angkatan pelatihan. Jangan coba2 bergerak seorang diri atau dalam kelompok kecil jika tidak di ambush oleh murid2 sekolah yg sedang praktek lapangan. Apalagi jika yg bergerak adalah anggota polsek dan serse yg tidak berkualifikasi tempur... Ingat pengalaman di Jantho.

Baru ramai sekarang yang di Poso.. padahal peringatan sudah dikirimkan sejak lama... memang apa sih maunya??? Kalau anak2 Kipan Yoniv 714 yang disuruh hantam sudah pasti bubar buyar kelompok itu... kalau tidak tertangkap ya modar. Operasi di Poso... salut.. senyap... tapi awas ranjau....

STNatanegara 9 days ago

Densus yang memang lemah di peran tempur terutama gerilya kini mengundang TNI untuk memberikan pengetahuan tentang pertempuran sesungguhnya. Sebenarnya sudah dua dari pihak kelompok tak dikenal yang menjadi korban.. satu terbunuh satu lagi terkena ledakan ranjau. Kurang lebih 1 kompie dan sepertinya kipan yang dikirim ke hutan tempat kelompok tak dikenal melakukan pelatihan dan membangun pertahanan. Apa akan terjadi perang terbuka antara TNI/Polri dengan kelompok tak dikenal di Poso, saya belum berani memprediksi.

DPR VS Dahlan Iskan? Capek Deh….!!

Di mata rakyat, DPR ibarat musuh bersama dan pencitraan paling ampuh adalah dengan melawan dan menyerang DPR #mahfud #DIS. Melawan DPR dengan berharap permintaan pertanggung jawaban rugi PLN 37T dilupakan masyarakat....

Siapa saja yang sekarang berani melawan dan menyerang DPR pasti didukung rakyat... termasuk jika dia sebenarnya culas!

RUU Keamanan Nasional dan Sinergi Pengamanan Nasional

RUU Keamanan Nasional bagaimana kabarmu?

Sudah 67 tahun Indonesia Merdeka. Selama itu pula seringkali terjadi gangguan keamanan nasional yang sifatnya global maupun lokal. Terkait keamanan nasional, UU yang berlaku hingga saat ini adalah UU Keadaan Darurat tahun 1946 dan dirubah tahun 1959 dan PP nomor 16/1960. Disebabkan semangat yang dikandung dalam UU Kedaruratan tidak lagi sesuai dengan iklim demokrasi saat ini, pemerintah menawarkan RUU Kamnas.

Maka kini dapat kita saksikan polemik tentang RUU Kamnas yang berawal dari niat pemerintah mensinergikan peraturan tentang keamanan nasional. Saat ini pembahasan RUU Keamanan Nasional masih berlangsung di DPR dan tak luput pula menjadi bahan diskusi publik. Jika kita amati media kita, yang terdengar santer adalah suara-suara yang menolak diberlakukannya RUU Keamanan Nasional menjadi UU. Diantara yang menolak adalah LSM, Mahasiswa, Universitas, Parpol (Pdip, Hanura, Pks, Gerindra, Golkar) dan Praktisi serta Akademisi.

Berbagai alasan dikemukakan oleh para penolak RUU Kamnas ini dan sebagian besar berkaitan dengan klausul berikut:

Episode Kesekian dari Sinetron Hambalang

Gonjang ganjing audit BPK atas Hambalang menurut saya mengulangi gonjang ganjing audit BPK atas Rekening 502 delapan tahun yang lalu. Ketika dipaksa untuk menyebutkan ada sangkaan tindak pidana, BPK selalu berkelit dengan kalimat “Diperlukan audit yang lebih teliti lagi”. Di kasus rekening 502 pun BPK selalu berkilah dengan alasan seperti dalam kalimat “Jadi bukan kejahatan, cuma pencatatannya amburadul”.

Sebenarnya kasus-kasus besar di KPK sudah memasuki babak akhir, sudah sampai ke siapa-siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu. Saya yakin bukti-bukti awal yang dimiliki KPK sudah sangat kuat. Apalagi Deddy Kusnidar demikian kencang nyanyiannya dan didukung Wafid M.  

Agar lebih kuat lagi seharusnya KPK menetapkan semua panitia lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai tersangka dulu. Apabila tidak demikian akan sulit dan terlalu terjal untuk menjerat Kuasa Anggaran.

14 Mantan Narapidana Korupsi Jadi Pejabat di Kepulauan Riau

Tribunnews.com - Senin, 22 Oktober 2012 01:11 WIB

BATAM--Bukan hanya Azirwan mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi pejabat di Kepri. Selain Azirwan yang kini jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, ada juga 14 nama mantan narapidana yang kini menduduki posisi penting di pemerintah daerah dalam lingkungan Provinsi Kepri.

Ada nama Rusdi Ruslan, mantan terpidana korupsi pembangunan saluran air (drainase) di Nongsa, Batam, kini kembali diangkat sebagai kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Bapeko) Pemko Batam.

Ia dilantik empat hari lalu bersama sejumlah pejabat eselon tiga lainnya. Sebelum mutasi ke Bapeko, Rusdi sekitar satu setengah bulan setelah keluar dari penjara kembali diberi jabatan sebagai Kabid Program di Dinas PU. Setelah lebih setahun menjabat, ia akhirnya ditarik ke posnya saat ini.

Hambalang | Audit BPK Terkena Intervensi Karena Banyak Kepentingan

Tribunnews.com - Senin, 22 Oktober 2012 00:44 WIB

JAKARTA--Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menduga banyak kepentingan terhadap audit BPK.

"Saya tidak tahu ada atau tidaknya intervensi. Diduga bisa demikian, banyak kepentingan terhadap audit BPK terkait Hambalang dan Century," kata Yusril di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Pakar Hukum Tata Negara itu mengatakan hal tersebut harus diungkap secara jernih agar publik mengetahui apakah benar ada intervensi atau tidak.

"Orang selama ini menyangka ada intervensi. Coba nanti teman-teman BPK, apakah seperti yang diduga atau dipahami," katanya.

Yusril mengatakan laporan BPK nantinya disampaikan kepada Ketua DPR. Sehingga laporan tersebut dapat menjadi acuan. Selain itu bila ada bukti-bukti pidana dapat diserahkan laporan tersebut kepada penegak hukum.

UNDERGROUND ECONOMY Mendominasi Perekonomian Indonesia

Berantas korupsi, illegal logging, pengemplang pajak, white collar crime perbankan, atau kejahatan menggerogoti keuangan negara. Selain itu perlu perbaikan secara menyeluruh untuk atasi kesenjangan ekonomi, termasuk dominasi ekonomi bawah tanah/underground economy.

Apa itu underground economy? Underground economy mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi baik legal maupun illegal yang tidak dilaporkan. Diantara aktifitas illegal mencakup pasar illegal, dimana barang dan jasa diproduksi, diperjualbelikan dan dikonsumsi secara illegal. Aktifitas ini dikategorikan illegal karena secara hukum memang tidak dibenarkan misalnya: peredaran obat terlarang atau aktifitas prostitusi. Sedangkan aktifitas legal yang termasuk underground economy berupa barang dan jasa legal yang diperjualbelikan dibawah kondisi illegal.

Dapat saya contohkan misalnya sektor konstruksi yang mempekerjakan karyawan yang tidak berlisensi atau tidak memiliki sertifikasi. Aktivitas yang legal menjadi masuk dalam underground economy karena memang terlewat tidak tercatat atau tidak dilaporkan ke dalam PDB. Kondisi tidak tercatat ini oleh ahli ekonomi sering disebut sebagai Unrecorded Hidden Economy. Kegiatan ekonomi diukur dengan uang, dan tercatat dalam laporan keuangan negara, misalnya tercantum dalam GDP suatu negara.

Indonesia Darurat Narkoba

Kasus Novie masih ramai saja... tetapi sama sekali tidak menyentuh ke narkoba yang ikut menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

Narkoba terutama Inex apabila dikonsumsi berlebihan memang seringkali menyebabkan halusinasi atau sering disebut dengan parno. Saat kita berhalusinasi dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran bahkan sampai tidak mengenali siapa2 saja yg ada disekelilingnya. Saat dalam kondisi terpengaruh inex apabila mendapatkan tekanan psikologis akan membuat kondisi pemakai makin parno. Ketakutan, seperti orang gila atau mengaku mendengar bisikan2 gaib adalah wajar dialami seseorang yang sedang dalam pengaruh inex. Tidak sedikit pula yang akhirnya harus meregang nyawa karena over dosis dalam mengkonsumsi narkoba.

Keinginan untuk mengkonsumsi narkoba membuat seseorang akan rela mendatangi tempat2 dimana narkoba akan mudah didapatkan. Di Jakarta banyak sekali tempat dimana seseorang mudah mendapatkan narkoba.. seperti dikawasan gajah mada, hayam wuruk dan mangga besar. Selain narkoba, alkohol pun sangat mudah didapatkan di tempat2 hiburan dikawasan tersebut... Jaringan pengedar narkoba sendiri tumbuh kuat di tempat2 hiburan tersebut dan kini mulai menyusupkan orang2nya di birokrasi pemerintahan.

Melihat jaringan narkoba yg dibiarkan tumbuh dan menguat, di kemudian hari kita pasti menemui kesulitan untuk mengendalikannya. Semestinya kita mulai belajar dari Meksiko, dimana jaringan narkoba di negara itu bahkan bertekad melumpuhkan pemerintahan negaranya. Jaringan narkoba di Meksiko bahkan tega membunuh pejabat pemerintah pusat maupun daerah, jika menjadi penghalang jaringan narkoba. Untuk menyebarkan teror dan rasa takut, jaringan narkoba di Meksiko bahkan membunuh warga sipil, anak-anak, dan wanita, dengan cara kejam. Perang antar jaringan narkoba atau kartel narkoba di Meksiko bahkan sudah seperti perang antar negara yang melibatkan persenjataan militer. Pemerintah Meksiko kesulitan mengendalikannya bahkan Meksiko mengerahkan angkatan bersenjata untuk memerangi kartel-kartel narkoba.

Seputar Jatuhnya Pesawat Hawk TNI AU

Jika TNI AU mengandangkan skuadron Hawk nya, ditempat lain rudal Yakhnot TNI AL berhasil menenggelamkan Landing Ship Tank eks. Jerman. Karena 32 unit pespur Hawk digrounded, kini wilayah udara NKRI minim pengamanan... Sayang kita hanya peduli pd wartawan. Tidak mungkin F5, F16 dan Sukhoi yg kita punya bisa mengamankan angkasa kita yg sangat luas... Apa kabar wartawan?

Seharusnya wartawan membombardir kita dg berita grounded pespur beserta resikonya.... Bukan termehek-mehek.... Angkasa Indonesia saat ini sedang kritis pengamanannya.... Mereka kok seperti tak mau tau... Mungkin sekali2 wartawan perlu diikutkan program latsarmil atau bela negara agar wawasan militernya bertambah...

 

Kadang kita seolah buta melihat banyak prajurit TNI AU bertaruh nyawa ketika terbang dg alutsista yg renta... Tp tdk ada pilihan lain... Sebuah pespur jatuh adalah berita besar di negara manapun, tapi di Indonesia kalah oleh berita termehek mehek....

MA, Istana, Grasi dan Narkoba

MA dan Presiden berkolaborasi memberi grasi krn lembaganya tdk bebas narkoba, buktinya dua orang dr masing2 tertangkap 'pakai'. Seorang hakim tertangkap mengkonsumsi narkoba, keadilan seperti apa yg kita harapkan dari hakim yg seperti ini?