SUSAHNYA MENJERAT ANDI DAN ANAS | DUA PEMUDA YANG LUAR BIASA?

Tentunya kita masih ingat dengan insiden pengusiran dan penyerangan rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro oleh kader Partai Demokrat di Bandara Babullah, Ternate, Maluku Utara, tanggal 24/5/2012. Tak tanggung-tanggung sampai BIN pun ikut ambil bagian dalam mengusut insiden tersebut. Sebelumnya Kapolri pun sudah ambil bagian dalam menyelidiki insiden dan siapa-siapa dibalik massa yang melakukan pengusiran dan penyerangan terhadap rombongan elit Partai Demokrat tersebut.

Dan sepertinya kini penyidikan tersebut berbuah manis. Bahkan balasan atas tindakan tidak menyenangkan yang diterima sang pangeran pun berupa status tersangka, bukan atas perkara pengusiran dan penyerangan tersebut tetapi atas kasus Korupsi.

Akibat kurang perhitungan dan kurang cermat melihat kelemahan diri sendiri sebelum melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap Anas dan Ibas akhirnya menjadi bumerang yang kini menyebabkan dirinya sendiri terjerat perkara korupsi dan telah jadi target harus masuk kandang secepatnya.

FPI, Ahmadiyah, Radikalisme dan Terorisme | Pion-pion Yang Mudah Dikendalikan

Mereka itu sekumpulan manusia yang merasa sudah setengah malaikat. Perilaku kekerasan atas nama pribadi atau kelompok, alias main hakim sendiri dengan ancaman kekerasan, terjadi sejak zaman dulu. Bukan karena bertindak atas nama negara, tapi sejatinya karena ada proteksi sejumlah pejabat maupun aparat keamanan yang berkepentingan. Bergerak dengan dalih yang merujuk kepada agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengabsahkan perilaku mereka.

FPI hanya kalah oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bertambahnya kelas menengah atas serta pembelajaran politik yang baik. Ada yang tau cara-cara mengkritik pemerintah yang baik sesuai ajaran Syariah Islam?.

Catatan Tentang Aksi Teroris Di Indonesia

STNatanegara 11 days ago 

Source: http://chirpstory.com/li/29345

Dua polisi yg jadi korban kelompok tak dikenal di Poso adalah bukti bahwa yg di Poso itu berbahaya... Pernah saya twitt!. Sekolah disana itu bisa mewisuda sekitar 1 kompi anggota kelompok tak dikenal dalam 1 angkatan pelatihan. Jangan coba2 bergerak seorang diri atau dalam kelompok kecil jika tidak di ambush oleh murid2 sekolah yg sedang praktek lapangan. Apalagi jika yg bergerak adalah anggota polsek dan serse yg tidak berkualifikasi tempur... Ingat pengalaman di Jantho.

Baru ramai sekarang yang di Poso.. padahal peringatan sudah dikirimkan sejak lama... memang apa sih maunya??? Kalau anak2 Kipan Yoniv 714 yang disuruh hantam sudah pasti bubar buyar kelompok itu... kalau tidak tertangkap ya modar. Operasi di Poso... salut.. senyap... tapi awas ranjau....

STNatanegara 9 days ago

Densus yang memang lemah di peran tempur terutama gerilya kini mengundang TNI untuk memberikan pengetahuan tentang pertempuran sesungguhnya. Sebenarnya sudah dua dari pihak kelompok tak dikenal yang menjadi korban.. satu terbunuh satu lagi terkena ledakan ranjau. Kurang lebih 1 kompie dan sepertinya kipan yang dikirim ke hutan tempat kelompok tak dikenal melakukan pelatihan dan membangun pertahanan. Apa akan terjadi perang terbuka antara TNI/Polri dengan kelompok tak dikenal di Poso, saya belum berani memprediksi.

DPR VS Dahlan Iskan? Capek Deh….!!

Di mata rakyat, DPR ibarat musuh bersama dan pencitraan paling ampuh adalah dengan melawan dan menyerang DPR #mahfud #DIS. Melawan DPR dengan berharap permintaan pertanggung jawaban rugi PLN 37T dilupakan masyarakat....

Siapa saja yang sekarang berani melawan dan menyerang DPR pasti didukung rakyat... termasuk jika dia sebenarnya culas!

RUU Keamanan Nasional dan Sinergi Pengamanan Nasional

RUU Keamanan Nasional bagaimana kabarmu?

Sudah 67 tahun Indonesia Merdeka. Selama itu pula seringkali terjadi gangguan keamanan nasional yang sifatnya global maupun lokal. Terkait keamanan nasional, UU yang berlaku hingga saat ini adalah UU Keadaan Darurat tahun 1946 dan dirubah tahun 1959 dan PP nomor 16/1960. Disebabkan semangat yang dikandung dalam UU Kedaruratan tidak lagi sesuai dengan iklim demokrasi saat ini, pemerintah menawarkan RUU Kamnas.

Maka kini dapat kita saksikan polemik tentang RUU Kamnas yang berawal dari niat pemerintah mensinergikan peraturan tentang keamanan nasional. Saat ini pembahasan RUU Keamanan Nasional masih berlangsung di DPR dan tak luput pula menjadi bahan diskusi publik. Jika kita amati media kita, yang terdengar santer adalah suara-suara yang menolak diberlakukannya RUU Keamanan Nasional menjadi UU. Diantara yang menolak adalah LSM, Mahasiswa, Universitas, Parpol (Pdip, Hanura, Pks, Gerindra, Golkar) dan Praktisi serta Akademisi.

Berbagai alasan dikemukakan oleh para penolak RUU Kamnas ini dan sebagian besar berkaitan dengan klausul berikut:

Seputar Jatuhnya Pesawat Hawk TNI AU

Jika TNI AU mengandangkan skuadron Hawk nya, ditempat lain rudal Yakhnot TNI AL berhasil menenggelamkan Landing Ship Tank eks. Jerman. Karena 32 unit pespur Hawk digrounded, kini wilayah udara NKRI minim pengamanan... Sayang kita hanya peduli pd wartawan. Tidak mungkin F5, F16 dan Sukhoi yg kita punya bisa mengamankan angkasa kita yg sangat luas... Apa kabar wartawan?

Seharusnya wartawan membombardir kita dg berita grounded pespur beserta resikonya.... Bukan termehek-mehek.... Angkasa Indonesia saat ini sedang kritis pengamanannya.... Mereka kok seperti tak mau tau... Mungkin sekali2 wartawan perlu diikutkan program latsarmil atau bela negara agar wawasan militernya bertambah...

 

Kadang kita seolah buta melihat banyak prajurit TNI AU bertaruh nyawa ketika terbang dg alutsista yg renta... Tp tdk ada pilihan lain... Sebuah pespur jatuh adalah berita besar di negara manapun, tapi di Indonesia kalah oleh berita termehek mehek....

Catatan Harian STNatanegara Bagian XVIII

Tentang Polemik Pidato Presiden SBY dalam menengahi konflik KPK VS Polri dalam Kasus Simulator SIM

Polri kok masih bawa2 portable unit utk sadapnya... KPK ada anti sadap... Coba 'tembak gelombang' dari 3 gedung sebelah aja....

Penyidik KPK harus anonim... Gak usah pakai main2 social media semisal facebook.... Kerja senyap, tanggap, tangguh dan trengginas. Presidenpun menyatakan KPK independen, jd tunggu apa lagi, segera tangkap para jenderal korup.... KPK tidak boleh merasa kerdil dan menyejajarkan dirinya dengan Polri.... KPK harus merasa besar dan sudah tugas KPK bersihkan Polri. Ayo KPK penuhi saja penjara dengan Jenderal dan perwira korup... Jangan biarkan hukum hancur dipermainkan mereka...

Bukan KPK yg harus mau bekerja sama, tapi Polri dan Pemerintahlah yg harus bekerja sama jika tdk mau dilibas KPK. KPK tidak boleh takut, takut ini takut itu, rawe2 rantas malang2 putung... Semua penghalang pemberantasan korupsi wajib diberantas! KPK tidak boleh jiper oleh ancaman maupun kriminalisasi, tugas pemberantasan korupsi adalah mulia, dan resiko selalu membayangi.

Presidenpun janganlah risau oleh social media... Presiden seharusnya lebih risau pada populasi koruptor yg telah menyebar merata. Presiden jangan kuatir diserang di social media, kuatirkan saja negara yg sedang digerogoti oleh koruptor yg rakus melebihi tikus. Selalu beralasan sistem sedang berjalan adalah konyol, sama saja memperpanjang nafas dan membiarkan hidup para koruptor. Adalah kehadiran Presiden disetiap peristiwa yg dirindukan oleh rakyat.... Bukan pidato retorika yg melempar salah ke pihak media.

Polisi Jitu Tukang ‘DOR’Kaki Penjahat

Kebiasaan polisi untuk menandai kaki pelaku kejahatan dengan lubang pelor tetap berlangsung sampai sekarang terutama curanmor. Biasanya korban kenakalan polisi ini dikatakan hendak kabur sehingga ditembaklah kakinya... Hebatnya polisi kita, jago dan jitu... Sebelum ditembak, korban disuruh turun dari mobil polisi biasanya disuruh mengambil atau membeli sesuatu lalu di dor. Ini adalah pelanggaran HAM sekaligus perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh polisi kita.

Tugas polisi adalah menangkap penjahat tetapi tugas hakimlah yg mengadili dan menjatuhkan hukuman... Tidak saja pelaku penembakan yg harus dihukum, atasannya yg tau dan melakukan pembiaran juga harus dihukum. Hukuman yg pantas adalah pidana penjara dan bukan sekedar hukuman disiplin basa basi ala kepolisian.