ADA APA DENGAN ‘PENYIDIK’ KPK?

Pengunduran diri 6 Penyidik KPK kembali pada institusi Polisi sangat mengejutkan publik. Ditengah-tengah harapan publik yang membuncah atas terkuaknya kasus Hambalang, berita pengunduran diri penyidik KPK terasa seperti hantaman godam bagi institusi KPK. Bagaimana tidak, ketika KPK sedang membutuhkan lebih banyak penyidik dan disaat sedang menangani kasus-kasus besar, tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka terdengarlah kabar pengunduran diri penyidiknya.

Berdasarkan informasi tentang kalkulasi beban kerja seorang Penyidik KPK, 1 orang penyidik ikut terlibat menangani 11 perkara dalam waktu bersamaan. Bayangkan jika 1 penyidik menangani 11 kasus, apabila penyidik tersebut mundur ataupun ditarik maka 11 kasus akan terkatung-katung. Dan ini problem yang sangat berat bagi KPK.

Seperti diketahui, 8 penyidik Polri di KPK memutuskan keluar dari KPK untuk kembali ke institusi asalnya. Polri mengklaim dua di antaranya diusulkan mundur oleh KPK, sementara enam lainnya mengundurkan diri secara pribadi. Dua penyidik yang diusulkan mundur oleh KPK itu antara lain AKBP Mulya Hakim dan AKBP Elizben Purba. KPK beralasan keduanya sudah cukup lama bekerja di KPK, sehingga dibutuhkan penyegaran dengan mengganti keduanya.

SUSAHNYA MENJERAT ANDI DAN ANAS | DUA PEMUDA YANG LUAR BIASA?

Tentunya kita masih ingat dengan insiden pengusiran dan penyerangan rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro oleh kader Partai Demokrat di Bandara Babullah, Ternate, Maluku Utara, tanggal 24/5/2012. Tak tanggung-tanggung sampai BIN pun ikut ambil bagian dalam mengusut insiden tersebut. Sebelumnya Kapolri pun sudah ambil bagian dalam menyelidiki insiden dan siapa-siapa dibalik massa yang melakukan pengusiran dan penyerangan terhadap rombongan elit Partai Demokrat tersebut.

Dan sepertinya kini penyidikan tersebut berbuah manis. Bahkan balasan atas tindakan tidak menyenangkan yang diterima sang pangeran pun berupa status tersangka, bukan atas perkara pengusiran dan penyerangan tersebut tetapi atas kasus Korupsi.

Akibat kurang perhitungan dan kurang cermat melihat kelemahan diri sendiri sebelum melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap Anas dan Ibas akhirnya menjadi bumerang yang kini menyebabkan dirinya sendiri terjerat perkara korupsi dan telah jadi target harus masuk kandang secepatnya.

Episode Kesekian dari Sinetron Hambalang

Gonjang ganjing audit BPK atas Hambalang menurut saya mengulangi gonjang ganjing audit BPK atas Rekening 502 delapan tahun yang lalu. Ketika dipaksa untuk menyebutkan ada sangkaan tindak pidana, BPK selalu berkelit dengan kalimat “Diperlukan audit yang lebih teliti lagi”. Di kasus rekening 502 pun BPK selalu berkilah dengan alasan seperti dalam kalimat “Jadi bukan kejahatan, cuma pencatatannya amburadul”.

Sebenarnya kasus-kasus besar di KPK sudah memasuki babak akhir, sudah sampai ke siapa-siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu. Saya yakin bukti-bukti awal yang dimiliki KPK sudah sangat kuat. Apalagi Deddy Kusnidar demikian kencang nyanyiannya dan didukung Wafid M.  

Agar lebih kuat lagi seharusnya KPK menetapkan semua panitia lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai tersangka dulu. Apabila tidak demikian akan sulit dan terlalu terjal untuk menjerat Kuasa Anggaran.

Catatan Harian STNatanegara Bagian XVIII

Tentang Polemik Pidato Presiden SBY dalam menengahi konflik KPK VS Polri dalam Kasus Simulator SIM

Polri kok masih bawa2 portable unit utk sadapnya... KPK ada anti sadap... Coba 'tembak gelombang' dari 3 gedung sebelah aja....

Penyidik KPK harus anonim... Gak usah pakai main2 social media semisal facebook.... Kerja senyap, tanggap, tangguh dan trengginas. Presidenpun menyatakan KPK independen, jd tunggu apa lagi, segera tangkap para jenderal korup.... KPK tidak boleh merasa kerdil dan menyejajarkan dirinya dengan Polri.... KPK harus merasa besar dan sudah tugas KPK bersihkan Polri. Ayo KPK penuhi saja penjara dengan Jenderal dan perwira korup... Jangan biarkan hukum hancur dipermainkan mereka...

Bukan KPK yg harus mau bekerja sama, tapi Polri dan Pemerintahlah yg harus bekerja sama jika tdk mau dilibas KPK. KPK tidak boleh takut, takut ini takut itu, rawe2 rantas malang2 putung... Semua penghalang pemberantasan korupsi wajib diberantas! KPK tidak boleh jiper oleh ancaman maupun kriminalisasi, tugas pemberantasan korupsi adalah mulia, dan resiko selalu membayangi.

Presidenpun janganlah risau oleh social media... Presiden seharusnya lebih risau pada populasi koruptor yg telah menyebar merata. Presiden jangan kuatir diserang di social media, kuatirkan saja negara yg sedang digerogoti oleh koruptor yg rakus melebihi tikus. Selalu beralasan sistem sedang berjalan adalah konyol, sama saja memperpanjang nafas dan membiarkan hidup para koruptor. Adalah kehadiran Presiden disetiap peristiwa yg dirindukan oleh rakyat.... Bukan pidato retorika yg melempar salah ke pihak media.

Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah & Bansos APBD Propinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 akan diselenggarakan Pilkada Jawa Tengah. Yang perlu dicermati adalah membengkaknya dana bantuan sosial dan hibah Provinsi Jateng tahun 2012 ini, satu tahun menjelang Pilkada 2013. Bisa jadi modus seperti yang Foke jalankan akan kembali terulang di Jawa Tengah.. jadi..setelah DKI Jakarta, tahun depan giliran Jawa Tengah.

Alokasi dana hibah APBD Jateng 2012 terbesar di Indonesia, mencapai Rp 3,245 T. ICW sedang melakukan investigasi untuk dilaporkan ke KPK. APBD 2012 DKI Jakarta saja hanya menganggarkan Rp 1,367 triliun untuk dana hibah. Jawa Timur Rp 1,03 triliun dan Jawa Barat Rp 170 miliar.

Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) ditengarai lebih banyak dimanfaatkan untuk dana taktis para elite politik menjelang Pilkada. Salah satu manipulasi dan korupsi dana hibah adalah dg membuat lembaga dengan alamat palsu, atau satu alamat untuk dua lembaga. Juga dengan menghibahkan dana besar untuk satu organisasi kemudian dipotong atau dibagi-bagi untuk beberapa pihak yg berkaitan dg cagub.