Seputar Jatuhnya Pesawat Hawk TNI AU

Jika TNI AU mengandangkan skuadron Hawk nya, ditempat lain rudal Yakhnot TNI AL berhasil menenggelamkan Landing Ship Tank eks. Jerman. Karena 32 unit pespur Hawk digrounded, kini wilayah udara NKRI minim pengamanan... Sayang kita hanya peduli pd wartawan. Tidak mungkin F5, F16 dan Sukhoi yg kita punya bisa mengamankan angkasa kita yg sangat luas... Apa kabar wartawan?

Seharusnya wartawan membombardir kita dg berita grounded pespur beserta resikonya.... Bukan termehek-mehek.... Angkasa Indonesia saat ini sedang kritis pengamanannya.... Mereka kok seperti tak mau tau... Mungkin sekali2 wartawan perlu diikutkan program latsarmil atau bela negara agar wawasan militernya bertambah...

 

Kadang kita seolah buta melihat banyak prajurit TNI AU bertaruh nyawa ketika terbang dg alutsista yg renta... Tp tdk ada pilihan lain... Sebuah pespur jatuh adalah berita besar di negara manapun, tapi di Indonesia kalah oleh berita termehek mehek....

MA, Istana, Grasi dan Narkoba

MA dan Presiden berkolaborasi memberi grasi krn lembaganya tdk bebas narkoba, buktinya dua orang dr masing2 tertangkap 'pakai'. Seorang hakim tertangkap mengkonsumsi narkoba, keadilan seperti apa yg kita harapkan dari hakim yg seperti ini?

Catatan Harian STNatanegara Bagian XVIII

Tentang Polemik Pidato Presiden SBY dalam menengahi konflik KPK VS Polri dalam Kasus Simulator SIM

Polri kok masih bawa2 portable unit utk sadapnya... KPK ada anti sadap... Coba 'tembak gelombang' dari 3 gedung sebelah aja....

Penyidik KPK harus anonim... Gak usah pakai main2 social media semisal facebook.... Kerja senyap, tanggap, tangguh dan trengginas. Presidenpun menyatakan KPK independen, jd tunggu apa lagi, segera tangkap para jenderal korup.... KPK tidak boleh merasa kerdil dan menyejajarkan dirinya dengan Polri.... KPK harus merasa besar dan sudah tugas KPK bersihkan Polri. Ayo KPK penuhi saja penjara dengan Jenderal dan perwira korup... Jangan biarkan hukum hancur dipermainkan mereka...

Bukan KPK yg harus mau bekerja sama, tapi Polri dan Pemerintahlah yg harus bekerja sama jika tdk mau dilibas KPK. KPK tidak boleh takut, takut ini takut itu, rawe2 rantas malang2 putung... Semua penghalang pemberantasan korupsi wajib diberantas! KPK tidak boleh jiper oleh ancaman maupun kriminalisasi, tugas pemberantasan korupsi adalah mulia, dan resiko selalu membayangi.

Presidenpun janganlah risau oleh social media... Presiden seharusnya lebih risau pada populasi koruptor yg telah menyebar merata. Presiden jangan kuatir diserang di social media, kuatirkan saja negara yg sedang digerogoti oleh koruptor yg rakus melebihi tikus. Selalu beralasan sistem sedang berjalan adalah konyol, sama saja memperpanjang nafas dan membiarkan hidup para koruptor. Adalah kehadiran Presiden disetiap peristiwa yg dirindukan oleh rakyat.... Bukan pidato retorika yg melempar salah ke pihak media.

Polisi Jitu Tukang ‘DOR’Kaki Penjahat

Kebiasaan polisi untuk menandai kaki pelaku kejahatan dengan lubang pelor tetap berlangsung sampai sekarang terutama curanmor. Biasanya korban kenakalan polisi ini dikatakan hendak kabur sehingga ditembaklah kakinya... Hebatnya polisi kita, jago dan jitu... Sebelum ditembak, korban disuruh turun dari mobil polisi biasanya disuruh mengambil atau membeli sesuatu lalu di dor. Ini adalah pelanggaran HAM sekaligus perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh polisi kita.

Tugas polisi adalah menangkap penjahat tetapi tugas hakimlah yg mengadili dan menjatuhkan hukuman... Tidak saja pelaku penembakan yg harus dihukum, atasannya yg tau dan melakukan pembiaran juga harus dihukum. Hukuman yg pantas adalah pidana penjara dan bukan sekedar hukuman disiplin basa basi ala kepolisian.

Setelah Obral Janji, Kini SBY Obral GRASI

Catatan ini diambil dari "Kemurahan Hati SBY Memberikan Grasi Kepada Bandar & Pengguna Narkoba"  by @STNatanegara pada link http://chirpstory.com/li/27693

Kebijakan SBY dengan menandatangani grasi terkait dengan pengurangan hukuman lima tahun yang diajukan Schapelle Corby menjadi kontroversi. Aneh, di tengah aksi gencarnya perang melawan narkoba, SBY sebagai pemimpin negeri ini memberikan grasi kepada terpidana narkoba. Padahal di Hari Anti narkoba Jumat, 30 Juni 2006 SBY mengungkapkan, tidak akan pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Tapi Presiden SBY telah berbohong. tercatat sampai sekarang Presiden telah memberikan grasi kepada tiga pelaku narkoba kelas kakap.

Grasi diberikan kepada WNA asal Australia Corby, dan yang terbaru telah diberikan pada Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola alias Ola. Presiden SBY telah menganulir hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi.

Visi 'Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015' seperti jauh diawang-awang melihat mudahnya grasi terhadap bandar narkoba diberikan oleh SBY. "Hukuman mati terhadap seseorang itu urusan Tuhan-lah untuk menjatuhkan," ujar Julian di Istana Negara pada hari coba menjelaskan. Salah satu alasan diberikan grasi karena yg bersangkutan sudah mengakui perbuatanya, mengaku bersalah dan mengajukan grasi kepada presiden.