JAKARTA--Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menduga banyak kepentingan terhadap audit BPK.
"Saya tidak tahu ada atau tidaknya intervensi. Diduga bisa demikian, banyak kepentingan terhadap audit BPK terkait Hambalang dan Century," kata Yusril di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).
Pakar Hukum Tata Negara itu mengatakan hal tersebut harus diungkap secara jernih agar publik mengetahui apakah benar ada intervensi atau tidak.
"Orang selama ini menyangka ada intervensi. Coba nanti teman-teman BPK, apakah seperti yang diduga atau dipahami," katanya.
Yusril mengatakan laporan BPK nantinya disampaikan kepada Ketua DPR. Sehingga laporan tersebut dapat menjadi acuan. Selain itu bila ada bukti-bukti pidana dapat diserahkan laporan tersebut kepada penegak hukum.
"Saya tidak tahu ada atau tidaknya intervensi. Diduga bisa demikian, banyak kepentingan terhadap audit BPK terkait Hambalang dan Century," kata Yusril di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).
Pakar Hukum Tata Negara itu mengatakan hal tersebut harus diungkap secara jernih agar publik mengetahui apakah benar ada intervensi atau tidak.
"Orang selama ini menyangka ada intervensi. Coba nanti teman-teman BPK, apakah seperti yang diduga atau dipahami," katanya.
Yusril mengatakan laporan BPK nantinya disampaikan kepada Ketua DPR. Sehingga laporan tersebut dapat menjadi acuan. Selain itu bila ada bukti-bukti pidana dapat diserahkan laporan tersebut kepada penegak hukum.
Lalu bagaimana bila ada pimpinan BPK yang saling membantah mengenai adanya intervensi?
"Salin tolak-tolakan itu, ada pihak-pihak yang melindungi, itu kesannya. Kalau audit itu obyektif tidak usah ada perbedaan," katanya.
Sebelumnya, seperti dilansir dari Harian Kompas, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi.
Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor, tidak dinyatakan terlibat.
Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.
"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.
Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.
"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.
No comments:
Post a Comment